INDRAMAYU, timeglobalnews.net -Pembangunan peningkatan jalan di Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu. Jawa barat yang sedang dikerjakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.218.618.000, Kegiatan tersebut bersumber dari APBD dan dikelola oleh Dinas Penataan Ruang Dan Pemukiman Rakyat (DPUPR) Kabupaten Indramayu, namun dalam pengerjaannya di duga ada main dengan oknum pengawas lapangan, hingga pekerjaan nya asal-asalan masih tetap berjalan, tidak terlihat pengawas lapangan.
Aktivis GMPD Supriyadi mengungkapkan, pada pelaksanaan tersebut diduga tidak mengikuti standar prosedur pelaksanaan. Seperti tidak mencantumkan volume dan target pengerjaannya di papan proyek informasi. Menurutnya papan informasi proyek tersebut sebagai amanah Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang transparansi publik.
"Papan yang dipasang tersembunyi atau tidak tampak vulgar tersebut, tidak dicantumkan volume pekerjaaan nya, sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi utuh yg menjadi haknya" ujar Supriyadi saat di konfirmasi di tempat kediamannya Selasa (17/7).
Supriyadi melanjutkan, bahwa pekerjaan tersebut terkesan asal jadi tidak heran kalau ia menyebutnya sebagai bentuk perampokan.
"Pekerjaaanya asal jadi, dan besi wermes yang terpasang ukurannya kecil juga hanya terpasang di setiap 10 meter saja, terus dasarannya pun tidak dipadatkan terlebih dahulu, ini jelas perampokan namanya "ungkap supriadi.
Supriyadi juga mengatakan, dirinya menjelaskan sepanjang yang diketahuinya bahwa dasaran pengecoran tidak dilapisi plastik, padahal menurutnya penting dalam rangkain kerja cor yang langsung bersentuhan dengan tanah.
"Lapisan itu berdampak pada kualitas cor, karena air semen langsung diserap oleh tanah, hingga beton bisa cepat kering, hingga mudah retak," tegasnya.
Sementara itu ketua Perhimpunan Petani Indramayu (PPI) Desa Panyingkiran Kidul, Tanodin saat di temui awak media menuturkan bahwa papan informasi tidak dipasang di tempat terbuka. Temuan lainnya kata Tanodin , ketebalan dan tulang atau wiremesh, besi yg di gunakan sangat kecil , begitu juga ketebalan beton diperkirakan cuma 10-11cm saja.
Dihubungi terpisah, anggota komisi lV DPRD Indramayu Topik Hadi menjelaskankan, hal itu akan dibawanya ke rapat komisi dan sekaligus akan memanggil pihak PUPR terkait persoalan tersebut , karena menurutnya itu hak komisi lV untuk menanyakan.
"kami belum bisa menerangkan lebih rinci terkait adanya dugaan Mark up anggaran atau pekerjaan asal-asalan itu,"Terang Topik, saat dikonfirmasi melalui telpon seluler.
"kami belum bisa menerangkan lebih rinci terkait adanya dugaan Mark up anggaran atau pekerjaan asal-asalan itu,"Terang Topik, saat dikonfirmasi melalui telpon seluler.
Liputan: Didi Saputra
0 Komentar